Pelaporan BPHTB melalui e-BPHTB
Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- Pemindahan hak karena:
- Jual beli
- Tukar-menukar
- Hibah
- Hibah wasiat
- Waris
- Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain (inbreng)
- Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
- Penunjukan pembeli dalam lelang
- Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- Penggabungan usaha
- Peleburan usaha
- Pemekaran usaha
- Hadiah
- Pemberian hak baru karena:
- Kelanjutan pelepasan hak
- Di luar pelepasan hak
Persyaratan Pelaporan BPHTB
- KTP dan KK Penerima Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
- KTP dan KK Pemberi Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
- Surat Kuasa (apabila dikuasakan)
- SPPT PBB-P2 tahun berjalan
- Bukti lunas pembayaran PBB-P2 tahun berjalan dan tidak memiliki tunggakan PBB-P2 selama 5 tahun terakhir
- Bukti Kepemilikan Objek
- Sertifikat Objek (SHM, SHGB, SHP)
- Peta Bidang/NIB yang telah disahkan Kepala Kantor Pertanahan
- Foto Objek Pajak
- Titik Koordinat Objek
- Dokumen pendukung lainnya:
- PPJB (untuk jenis perolehan jual beli, bila ada)
- Surat Keterangan Ahli Waris (untuk jenis perolehan Waris)
- Surat Keterangan Kematian/Akta Kematian (untuk jenis perolehan Waris)
- Kuitansi Lelang (untuk jenis perolehan Penunjukan pembeli dalam lelang)
- Akta Pelepasan Hak (untuk jenis perolehan Pemberian Hak Baru sebagai Kelanjutan Pelepasan Hak)
- Salinan Putusan Peradilan (untuk jenis perolehan pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap)
- Dokumen yang menyatakan terjadinya perolehan Hibah/Hibah Wasiat/Tukar-Menukar/Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain (inbreng)/Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan/Penggabungan usaha/Peleburan usaha/Pemekaran usaha/Perolehan Hadiah/Pemberian hak baru di luar pelepasan hak
NB:
- Pelaporan BPHTB untuk seluruh jenis perolehan hak dilakukan melalui e-BPHTB.
- Pelaporan melalui e-BPHTB dibantu oleh PPAT, kecuali untuk jenis perolehan penunjukan pembeli dalam lelang.
Penerbitan Surat Keterangan Bukan Objek (SKBO) BPHTB
Penerbitan Surat Keterangan Bukan Objek (SKBO) BPHTB untuk jenis perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang dikecualikan dari BPHTB, sebagai berikut:
- untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
- oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan Lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Persyaratan Penerbitan Surat Keterangan Bukan Objek (SKBO) BPHTB
- KTP Penerima Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- SPPT PBB-P2 atau Surat Keterangan NJOP tahun berjalan;
- Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun berjalan;
NB: PBB lunas selama 5 tahun terakhir - Bukti Kepemilikan Objek (Sertifikat atau Peta Bidang); dan
- Bukti Pendukung lainnya:
- Untuk kantor pemerintah, negara, lembaga, atau perwakilan diplomatik:
- Surat Keputusan Penetapan Lokasi
- Akta Pendirian Lembaga
- Dalam rangka konversi hak dengan tidak adanya perubahan nama:
- Bukti Kepemilikan Lama
- Dokumen Validasi ATR/BPN
- Dalam rangka wakaf:
- Akta Ikrar Wakaf
- KTP Wakif (Pihak yang Mewakafkan)
- Dalam rangka kepentingan ibadah:
- Dokumen Penetapan Tempat Ibadah
- Foto Objek
- Untuk masyarakat berpenghasilan rendah:
- Slip Gaji Wajib Pajak dan Surat Keterangan Besaran Penghasilan dari Pemberi Kerja (PNS/Pegawai Swasta)
- Surat Keterangan Besaran Penghasilan dari Desa (Wiraswasta dan Pekerja Bebas)
- Surat Keterangan Kepemilikan Rumah dari Desa
- Surat Pemesanan Rumah (SPR)
- Untuk kantor pemerintah, negara, lembaga, atau perwakilan diplomatik:
- Formulir Penerbitan Surat Keterangan Bukan Objek BPHTB
- Surat Keterangan Besaran Penghasilan dari Desa
- Surat Keterangan Besaran Penghasilan dari Pemberi Kerja
- Surat Keterangan Besaran Penghasilan dari Pemberi Kerja untuk Peserta Tapera
- Surat Keterangan Kepemilikan Rumah dari Desa
Khusus Permohonan Kolektif:
Untuk permohonan penerbitan SKBO BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara kolektif (lebih dari satu permohonan), silakan menggunakan formulir berikut:
Formulir Penerbitan Surat Keterangan Bukan Objek BPHTB (lebih dari satu permohonan)
Untuk permohonan penerbitan SKBO BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara kolektif (lebih dari satu permohonan), silakan menggunakan formulir berikut:
Formulir Penerbitan Surat Keterangan Bukan Objek BPHTB (lebih dari satu permohonan)