BAPENDA JOMBANG GELAR MONITORING DAN EVALUASI PAD DAN ELEKTRONIFIKASI PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

Jombang,  BAPENDA — Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat implementasi elektronifikasi pembayaran retribusi, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pendapatan Asli Daerah dan Elektronifikasi Pembayaran Retribusi Daerah pada Kamis, 2 Mei 2025. Acara ini bertempat di Kantor Bapenda Jombang dan dipimpin langsung oleh Kepala Bapenda Jombang, Hartono, S.Sos., M.M.

Acara dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD, antara lain BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas PMPTSP, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Peternakan, Dinas Tenaga Kerja, RSUD Jombang, RSUD Ploso, serta jajaran pegawai Bapenda Jombang.

Dalam sambutannya, Hartono menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai sarana evaluasi kinerja dan proyeksi ke depan. “Tujuan Monev adalah untuk mengetahui perkembangan pemasukan, apakah dari target yang ditentukan bisa tercapai. Monev kali ini fokus menekankan pada kenaikan target. Jadi, kami berharap OPD yang hadir selalu mencari potensi mana yang belum tergali,” ujar Hartono.

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

1. Bapenda bersama instansi pelaksana pemungutan retribusi daerah melakukan evaluasi atas capaian PAD, khususnya sektor retribusi.

2. BPKAD mengarahkan seluruh bendahara penerimaan untuk menginput data penerimaan ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) setiap bulan demi menghindari selisih antara pengeluaran dan pemasukan.

3. Ditemukan bahwa masih ada beberapa OPD penghasil yang belum melaporkan penerimaan secara rutin ke Bapenda, dan mereka berkomitmen untuk memperbaiki hal ini.

4. Monev juga bertujuan sebagai dasar penghitungan target sebelum perubahan APBD 2025.

5. Dinas Kesehatan mencatat realisasi retribusi sebesar 101,40% (Rp177.450.000 dari target Rp138.770.000), terutama dari retribusi laboratorium.

6. Dinas Kesehatan diminta mengirimkan data subjek dan objek retribusi laboratorium untuk analisis penghitungan ulang target.

7. Realisasi Dinas PMPTSP mencapai Rp881.078.045 (39,91%), dengan potensi kenaikan target di P-APBD.

8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian hanya mencapai 22,45% (Rp1.015.558.493 dari Rp4.524.000.000), perlu analisis ulang tarif retribusi.

9. Dinas Perhubungan mencatat 14,47% dari target, dengan realisasi Rp1.139.492.000.

10. RSUD Jombang merealisasikan Rp74.772.955.179 atau 26,07% dari target Rp286.819.362.066.

11. RSUD Jombang diminta mengevaluasi strategi pengelolaan jasa parkir, antara pengelolaan mandiri atau oleh pihak ketiga.

12. Dinas PUPR mencatat capaian 103% (Rp1.355.295.312 dari target Rp1.317.976.100), terutama dari retribusi penyewaan tanah dan bangunan.

13. Dinas Perumahan dan Permukiman mencatat realisasi Rp3.200.000 atau 42,67%.

14. Dinas Tenaga Kerja merealisasikan Rp79.000.000 atau 43,89% dari target Rp180.000.000.

15. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata mencatat 24,51% (Rp208.314.000 dari target Rp850.000.000).

16. Diperlukan analisis tarif ulang dengan mempertimbangkan kewajaran dan daya beli masyarakat.

17. Dinas Pertanian belum merealisasikan target karena penjualan aset dilakukan di akhir tahun.

18. Dinas Peternakan mencatat realisasi 28,46% atau Rp101.580.000.

19. Bapenda mendorong OPD penghasil untuk mengirimkan rincian subjek, objek, dan tarif untuk dianalisis kembali.

20. Bapenda juga melakukan rekapitulasi kanal pembayaran retribusi guna menilai efektivitas elektronifikasi di masing-masing OPD.

Dengan kegiatan ini, diharapkan seluruh OPD penghasil dapat lebih optimal dalam menggali potensi PAD serta meningkatkan efektivitas dan transparansi melalui sistem pembayaran digital. Bapenda Jombang berkomitmen untuk terus mendorong akuntabilitas dan inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Created at: 2025-05-02