Kenali 19 layanan Bapenda Jombang sebelum mengajukan permohonan

Persyaratan utama

• Surat permohonan.
• Fotokopi KTP/KK Wajib Pajak.
• SPPT PBB-P2 tahun berjalan: asli untuk penetapan tahun berjalan atau fotokopi untuk penetapan tahun berikutnya.
• Fotokopi bukti pembayaran PBB-P2 tahun berjalan dan tidak memiliki tunggakan PBB-P2 selama 5 tahun terakhir.
• SPOP dan LSPOP yang telah diisi serta ditandatangani.
• Fotokopi bukti kepemilikan objek pajak, seperti sertifikat, akta jual beli, akta waris, atau dokumen yang dipersamakan.
• Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.
• Surat kuasa dan identitas penerima kuasa apabila dikuasakan.

Alur pelayanan

1. Wajib Pajak datang ke Bapenda dengan membawa persyaratan.
2. Melakukan registrasi melalui aplikasi antrean dan menerima nomor antrean elektronik.
3. Petugas memanggil serta melayani berdasarkan nomor antrean.
4. Petugas memeriksa berkas. Berkas lengkap mendapat tanda terima; berkas belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.
5. Perubahan subjek SPPT PBB-P2 diproses dan hasil layanan diterima.

Persyaratan utama

• Surat permohonan dan fotokopi KTP/KK Wajib Pajak.
• Fotokopi SPPT PBB-P2 objek pajak yang bersebelahan.
• SPOP dan LSPOP yang telah diisi serta ditandatangani.
• Fotokopi bukti kepemilikan objek, seperti sertifikat, akta jual beli, akta waris, atau dokumen yang dipersamakan.
• Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.
• Surat kuasa dan identitas penerima kuasa apabila dikuasakan.

Alur pelayanan

1. Wajib Pajak datang ke Bapenda dengan berkas persyaratan.
2. Melakukan registrasi pada aplikasi antrean dan memperoleh nomor antrean elektronik.
3. Petugas memanggil serta melayani sesuai nomor antrean.
4. Petugas meneliti berkas. Berkas lengkap diberi tanda terima; berkas belum lengkap harus dilengkapi.
5. Pendaftaran objek baru diproses hingga pengguna menerima layanan PBB-P2.

Persyaratan utama

• Surat permohonan dan fotokopi KTP/KK Wajib Pajak.
• SPPT PBB-P2 tahun berjalan: asli untuk penetapan tahun berjalan atau fotokopi untuk tahun berikutnya.
• Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 selama 5 tahun terakhir.
• SPOP dan LSPOP yang telah diisi serta ditandatangani.
• Fotokopi bukti kepemilikan objek, seperti sertifikat, akta jual beli, akta waris, atau dokumen yang dipersamakan.
• Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.
• Surat kuasa dan identitas penerima kuasa apabila dikuasakan.

Alur pelayanan

1. Pemohon membawa persyaratan ke Bapenda.
2. Registrasi melalui aplikasi antrean dan memperoleh nomor antrean elektronik.
3. Petugas memanggil serta melayani pemohon.
4. Berkas diverifikasi; berkas lengkap menerima tanda terima, sedangkan kekurangan berkas harus dilengkapi.
5. Mutasi, pemecahan, atau penggabungan objek/subjek diproses dan hasil diterbitkan.

Persyaratan utama

• Surat permohonan dan fotokopi KTP/KK Wajib Pajak.
• SPPT PBB-P2 tahun berjalan: asli untuk penetapan tahun berjalan atau fotokopi untuk tahun berikutnya.
• Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 selama 5 tahun terakhir.
• SPOP dan LSPOP yang telah diisi serta ditandatangani.
• Fotokopi bukti kepemilikan objek, seperti sertifikat, akta jual beli, akta waris, atau dokumen yang dipersamakan.
• Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.
• Surat kuasa dan identitas penerima kuasa apabila dikuasakan.

Alur pelayanan

1. Wajib Pajak datang ke Bapenda dengan dokumen pembetulan.
2. Registrasi aplikasi antrean dan menerima nomor antrean elektronik.
3. Petugas memanggil serta menerima permohonan.
4. Petugas memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian bukti pendukung.
5. Berkas lengkap diproses menjadi SPPT PBB-P2 yang telah dibetulkan.

Persyaratan utama

• Surat permohonan dan fotokopi KTP/KK pemohon.
• Fotokopi KTP/KK Wajib Pajak apabila pembatalan terkait SPPT ganda.
• Asli SPPT yang dibatalkan dan fotokopi SPPT yang tetap digunakan.
• Bukti hak atau dokumen pendukung bahwa objek dikecualikan dari PBB-P2.
• Surat Keterangan Pembatalan SPPT dari Kepala Desa/Lurah.
• Fotokopi bukti kepemilikan tanah untuk kasus SPPT ganda.
• Surat kuasa dan identitas penerima kuasa apabila dikuasakan.

Alur pelayanan

1. Pemohon datang ke Bapenda dengan berkas pembatalan.
2. Registrasi aplikasi antrean dan memperoleh nomor antrean elektronik.
3. Petugas memanggil serta menerima permohonan.
4. Petugas meneliti berkas; berkas lengkap diberi tanda terima, berkas belum lengkap harus dilengkapi.
5. Permohonan diproses hingga diterbitkan keputusan pembatalan.

Persyaratan utama

• Surat permohonan dan fotokopi KTP/KK Wajib Pajak.
• Fotokopi SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya.
• Fotokopi bukti pembayaran PBB-P2 tahun berjalan.
• Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 selama 5 tahun terakhir.
• Surat pernyataan kehilangan bermeterai.
• Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah.
• Surat kuasa dan identitas penerima kuasa apabila dikuasakan.

Alur pelayanan

1. Wajib Pajak membawa berkas ke Bapenda.
2. Registrasi aplikasi antrean dan memperoleh nomor antrean elektronik.
3. Petugas memanggil serta melayani pemohon.
4. Petugas memeriksa kelengkapan; berkas lengkap langsung diproses, sedangkan berkas belum lengkap dikembalikan.
5. Pemohon menerima salinan SPPT PBB-P2.

Persyaratan utama

• Surat permohonan, fotokopi KTP/KK, dan fotokopi SPPT PBB-P2 tahun berjalan.
• Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 selama 5 tahun terakhir.
• Bukti pendukung sesuai kondisi, misalnya SK pensiun, SK veteran, surat keterangan tidak mampu, atau tagihan listrik 3 bulan terakhir.
• Untuk Wajib Pajak badan dapat dilampirkan SPT PPh tahunan, laporan keuangan 2 tahun terakhir, dan akta pendirian.
• Surat pernyataan penghasilan atau dokumen pendukung lain yang relevan.
• Surat kuasa dan identitas penerima kuasa apabila dikuasakan.

Alur pelayanan

1. Wajib Pajak datang ke Bapenda dengan dokumen pendukung.
2. Registrasi aplikasi antrean dan memperoleh nomor antrean elektronik.
3. Petugas menerima serta memverifikasi berkas.
4. Berkas lengkap diproses sesuai ketentuan; berkas belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.
5. Pemohon menerima keputusan atas pengajuan keringanan/pengurangan.

Persyaratan utama

• Surat permohonan.
• Fotokopi KTP/KK penanggung jawab objek pajak.
• Fotokopi bukti kepemilikan objek, seperti sertifikat, akta jual beli, akta waris, atau dokumen yang dipersamakan.
• Surat Keterangan Kepala Desa.
• Surat kuasa dan identitas penerima kuasa apabila dikuasakan.

Alur pelayanan

1. Pemohon datang ke Bapenda dengan persyaratan.
2. Registrasi aplikasi antrean dan menerima nomor antrean elektronik.
3. Petugas memanggil serta melayani pemohon.
4. Berkas diverifikasi; berkas lengkap mendapat tanda terima, sedangkan kekurangan harus dilengkapi.
5. Surat Keterangan NJOP diproses dan diserahkan kepada pemohon.

Persyaratan utama

• Surat permohonan dan fotokopi KTP/KK Wajib Pajak.
• Fotokopi dokumen pajak terkait, seperti SPPT PBB-P2, SKPD, e-SPTPD, SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.
• Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 selama 5 tahun terakhir.
• Dokumen pendukung alasan permohonan.
• Surat kuasa dan identitas penerima kuasa apabila dikuasakan.

Alur pelayanan

1. Wajib Pajak datang ke Bapenda dengan berkas permohonan.
2. Registrasi aplikasi antrean dan memperoleh nomor antrean elektronik.
3. Petugas menerima serta meneliti dokumen pajak dan alasan permohonan.
4. Berkas lengkap diproses; berkas belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.
5. Pemohon menerima keputusan pengurangan sanksi administratif.

Persyaratan utama

• Surat permohonan.
• Foto objek pajak dan foto akses jalan menuju objek.
• Fotokopi KTP/KK Wajib Pajak dan asli SPPT PBB-P2 tahun berjalan.
• Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 selama 5 tahun terakhir.
• Fotokopi bukti kepemilikan objek PBB-P2.
• Dokumen lain yang mendukung materi keberatan.
• Surat kuasa dan identitas penerima kuasa apabila dikuasakan.

Alur pelayanan

1. Wajib Pajak membawa permohonan dan bukti pendukung ke Bapenda.
2. Setelah persyaratan lengkap, pemohon registrasi pada aplikasi antrean.
3. Petugas memanggil dan memeriksa kelengkapan serta materi keberatan.
4. Berkas lengkap menerima bukti penerimaan; berkas belum lengkap harus dilengkapi.
5. Permohonan ditelaah hingga diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Persyaratan utama

• Surat permohonan, fotokopi buku rekening, dan fotokopi KTP/KK Wajib Pajak.
• Menunjukkan asli SKPD/SPPT PBB-P2 dan asli bukti pembayaran SKPD/SPPT PBB/SSPD.
• Fotokopi SKPDLB serta fotokopi bukti pembayaran terkait.
• Tidak mempunyai tunggakan pajak daerah selama 5 tahun terakhir.
• Surat kuasa bermeterai dan identitas penerima kuasa apabila dikuasakan.

Alur pelayanan

1. Wajib Pajak datang ke Bapenda dengan dokumen kelebihan pembayaran.
2. Setelah persyaratan lengkap, pemohon registrasi pada aplikasi antrean.
3. Petugas memanggil dan meneliti bukti ketetapan, pembayaran, serta rekening.
4. Berkas lengkap menerima tanda terima; berkas belum lengkap harus dilengkapi.
5. Permohonan diproses menjadi kompensasi atau restitusi sesuai hasil penelitian.

Persyaratan utama

• Fotokopi identitas Wajib Pajak.
• Formulir SPOPD dan LSPOPD yang telah diisi serta ditandatangani.
• Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) apabila ada.
• Untuk badan: fotokopi NPWP badan dan akta pendirian/perubahannya.

Alur pelayanan

1. Pemohon menghubungi WA Center Bapenda atau datang langsung dengan persyaratan.
2. Petugas meneliti formulir dan dokumen pendukung.
3. Petugas menetapkan NPWPD/NOPD.
4. Pemohon menerima informasi NPWPD/NOPD dan surat pengukuhan sebagai Wajib Pajak.

Persyaratan utama

• NPWPD.
• Akses ke aplikasi SiPakde.
• Rekapitulasi penerimaan harian dan bulanan untuk masa pajak yang dilaporkan.

Alur pelayanan

1. Wajib Pajak login ke aplikasi SiPakde.
2. Memilih objek pajak, jenis pajak, dan masa pajak.
3. Mengisi omzet serta melampirkan rekapitulasi penerimaan harian dan bulanan.
4. Sistem menghasilkan e-SPTPD sebagai bukti pelaporan.

Persyaratan utama

• Formulir SPOPD dan LSPOPD yang telah diisi serta ditandatangani.
• Fotokopi identitas penyelenggara reklame.
• Foto objek reklame dan titik koordinat.
• Fotokopi SKPD lama untuk perpanjangan reklame.

Alur pelayanan

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan kepada petugas Bapenda.
2. Bapenda memverifikasi data objek dan melakukan penetapan pajak.
3. Pemohon menerima SKPD dan, untuk reklame insidental, stiker perforasi.

Persyaratan utama

• Formulir SPOPD dan LSPOPD yang telah diisi serta ditandatangani.
• Fotokopi identitas.
• Foto objek atau foto meter air.
• Nomor Induk Berusaha (NIB) apabila ada.

Alur pelayanan

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan seluruh persyaratan ke Bapenda.
2. Petugas memverifikasi data serta objek pajak air tanah.
3. Bapenda melakukan penetapan.
4. Pemohon menerima SKPD.

Persyaratan utama

• KTP dan KK penerima serta pemberi hak atas tanah dan/atau bangunan.
• SPPT PBB-P2 tahun berjalan dan bukti lunas PBB-P2, tanpa tunggakan selama 5 tahun terakhir.
• Bukti kepemilikan objek berupa sertifikat atau Peta Bidang/NIB yang disahkan Kantor Pertanahan.
• Foto objek pajak dan titik koordinat.
• Dokumen sesuai jenis perolehan, misalnya PPJB, surat ahli waris, akta kematian, kuitansi lelang, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, hibah, tukar-menukar, inbreng, atau dokumen terkait lainnya.
• Surat kuasa apabila dikuasakan.

Alur pelayanan

1. Pengguna melaporkan SSPD BPHTB melalui e-BPHTB.
2. Sistem e-BPHTB melakukan penelitian terhadap SSPD dan dokumen.
3. Apabila sesuai, pengguna menerima serta mencetak hasil layanan.
4. Pengguna melakukan pembayaran BPHTB sesuai nilai yang tercantum pada SSPD.

Persyaratan utama

• Formulir permintaan informasi.
• Dokumen atau materi yang akan dikonsultasikan.
• Fotokopi kartu identitas pemohon.
• Nomor telepon/WhatsApp yang dapat dihubungi.

Alur pelayanan

1. Pemohon mengajukan permintaan langsung atau melalui WhatsApp Center Bapenda.
2. Pemohon menyerahkan formulir dan identitas.
3. Petugas menerima, memeriksa, dan memproses permintaan.
4. Pemohon menerima informasi, konsultasi, atau dokumentasi publik yang tersedia.

Persyaratan utama

• Nomor antrean.
• Surat Bukti Penerimaan Berkas.

Alur pelayanan

1. Pengguna datang ke kantor dengan Surat Bukti Penerimaan Berkas.
2. Registrasi pada aplikasi antrean dan memperoleh nomor antrean.
3. Petugas memanggil berdasarkan nomor antrean.
4. Pengguna menerima dokumen hasil layanan.

Persyaratan utama

• Akses internet.
• Uraian pengaduan yang jelas beserta data atau bukti pendukung apabila ada.
• Pengaduan dapat disampaikan melalui halaman pengaduan Bapenda, SP4N-LAPOR!, email, WhatsApp, atau kanal resmi lainnya.

Alur pelayanan

1. Pengguna menyampaikan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! atau media pengaduan resmi.
2. Petugas pengelola menerima dan memverifikasi kelengkapan pengaduan.
3. Pengaduan diidentifikasi, diklasifikasikan, dan didisposisikan kepada bidang/unit kerja berwenang.
4. Bidang terkait menindaklanjuti dan menyampaikan hasil penyelesaian.
5. Petugas menyampaikan hasil tindak lanjut kepada pengguna layanan.