DARI DESA UNTUK DAERAH: SUARA KEPALA DESA MENGGEMA DI RUANG BUNG TOMO MEMBAHAS OPTIMALISAI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Bapenda — Dalam rangka memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Jombang dan seluruh kepala desa, kegiatan Konsolidasi dan Audiensi Bersama Bupati Jombang digelar pada Rabu malam, 20 Agustus 2025, bertempat di Ruang Bung Tomo, Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan visi, menyampaikan aspirasi, dan merumuskan langkah konkret dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk membangun koordinasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan publik dan penggalian potensi lokal. Melalui audiensi langsung dengan Bupati Jombang, para kepala desa diharapkan dapat menyampaikan tantangan yang dihadapi di lapangan, sekaligus menggali arahan kebijakan yang relevan dan solutif. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendorong tata kelola PAD yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, S.H., M.Si., Ketua DPC Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Jombang, Bapak Supono, serta seluruh kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Jombang. Suasana audiensi berlangsung hangat dan terbuka, dengan berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan langsung oleh para kepala desa.

Salah satu aspirasi datang dari Kepala Desa Ploso, Nining Permatasari, yang menyampaikan bahwa wilayahnya kini menjadi lokasi berdirinya beberapa perusahaan besar. “Perusahaan-perusahaan mulai beroperasi, dan kami optimis dampaknya akan sangat positif terhadap penerimaan daerah,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya dukungan regulasi dan fasilitasi dari pemerintah daerah agar potensi tersebut dapat dimaksimalkan.

Ketua DPC PKDI Jombang, Bapak Supono, turut menyampaikan pernyataan sikap resmi dari organisasi kepala desa. “Kami mendukung penuh revisi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kami juga berkomitmen menjaga kondusivitas pemerintahan Kabupaten Jombang dan mendukung penuh kepemimpinan Abah Bupati untuk mewujudkan Jombang yang maju dan sejahtera,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi simbol solidaritas dan komitmen kolektif dari para kepala desa dalam mendukung arah kebijakan daerah.

Menanggapi berbagai masukan, Bupati Warsubi menyoroti isu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2024 dan 2025 sebagai dampak dari penerapan Perda Nomor 13 Tahun 2023. “Dua bulan sebelum dilantik, kami sudah sampaikan kepada DPRD dan Kepala Bapenda terkait lonjakan PBB-P2. Saya paham betul karena saat itu saya masih menjabat sebagai kepala desa,” ungkapnya.

Beliau menambahkan, “Kami bersama perangkat desa mengumpulkan masyarakat yang keberatan, dan alhamdulillah pengajuan penyesuaian diterima dan ditanggapi dengan baik.” Pernyataan ini menunjukkan pendekatan dialogis dan responsif yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menyikapi dinamika kebijakan fiskal di tingkat desa.

Menutup kegiatan, Bupati Warsubi mengajak seluruh kepala desa dan jajaran pemerintah untuk terus menjaga kebersamaan, kekompakan, dan solidaritas. “Mari kita bersatu padu untuk mewujudkan Jombang yang maju dan sejahtera untuk semua,” tutupnya.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa optimalisasi PAD bukan hanya soal angka dan regulasi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan, komunikasi, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, Pemerintah Kabupaten Jombang terus berupaya menghadirkan tata kelola yang inklusif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.

Created at: 2025-08-20