TP2DD JOMBANG HADIRI HIGH LEVEL MEETING DI BI JATIM: MANTAPKAN PERSIAPAN CHAMPIONSHIP 2026 DAN ETPD

SURABAYA – Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Jombang turut hadir dalam agenda strategis bertajuk "High Level Meeting Persiapan Championship 2026 Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Timur". Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur, Surabaya, pada Senin (30/3/2026).

Pertemuan tingkat tinggi ini berfokus pada langkah konkret percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yakni transformasi transaksi pendapatan dan belanja daerah dari sistem tunai menuju non-tunai berbasis digital. Langkah ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang digital, transparan, efisien, dan akuntabel.

Dalam arahannya, forum tersebut menekankan pentingnya pemanfaatan kanal digital di wilayah Jawa Timur, seperti QRIS, Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta layanan digital perbankan lainnya. Kanal-kanal ini diproyeksikan menjadi ujung tombak dalam pembayaran pajak daerah, retribusi, hingga eksekusi belanja daerah.

"Keberhasilan digitalisasi ini sangat bergantung pada sinergi antarinstansi, penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD), perluasan jangkauan internet, hingga literasi digital yang masif di tengah masyarakat," sebut salah satu poin utama dalam pemaparan ETPD tersebut.

Berdasarkan data capaian terbaru, Jawa Timur mencatatkan tren yang sangat positif. Seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur kini telah meraih predikat "Digital" dalam Indeks ETPD. Penggunaan QRIS juga terus meroket, baik dari sisi jumlah pengguna, merchant yang didominasi UMKM, maupun nilai transaksi. Namun, diakui bahwa perputaran transaksi digital ini masih terkonsentrasi di kota-kota besar.

Secara khusus, agenda High Level Meeting ini menyoroti persiapan Championship TP2DD 2026. Penilaian tahun ini akan menitikberatkan pada tiga aspek krusial: Process, Output, dan Outcome. Indikator keberhasilan tidak hanya dilihat dari program yang dijalankan, tetapi juga dari dampak nyatanya, seperti lonjakan transaksi non-tunai, peningkatan kepatuhan pajak, serta percepatan serapan anggaran daerah.

Meski implementasi ETPD di Jawa Timur telah berjalan memuaskan, forum menyepakati bahwa optimalisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk belanja daerah masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Selain itu, percepatan penetapan atau perpanjangan peta jalan (roadmap) ETPD di beberapa daerah dinilai mendesak sebagai landasan hukum pelaksanaan kebijakan.

Ke depan, penguatan regulasi, infrastruktur, koordinasi, dan inovasi akan terus didorong demi menciptakan layanan publik yang lebih cepat, efisien, serta bermuara pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Created at: 2026-03-30