Bapenda Jombang Gelar Sosialisasi Pergub Jatim Nomor 35 Tahun 2025 dan Penguatan Kepatuhan Wajib Pajak Air Tanah
Jombang, 12 November 2026 – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dan Penguatan Kepatuhan Wajib Pajak pada Kamis (12/11/2026), bertempat di Ruang Suro Adiningrat, Kabupaten Jombang. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan pengelolaan Pajak Air Tanah sekaligus memperkuat kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan yang berlaku.
Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, Sholahuddin Hadi Sucipto, S.STP., M.Si., yang sekaligus memberikan materi mengenai kebijakan dan gambaran umum pengelolaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Jombang. Sosialisasi ini diikuti oleh para wajib pajak air tanah dari berbagai wilayah di Kabupaten Jombang sebagai peserta kegiatan.
Dalam pemaparannya, Kepala Bapenda Kabupaten Jombang menjelaskan berbagai aspek pengelolaan Pajak Air Tanah, mulai dari dasar hukum, mekanisme pemungutan, hingga peran Pajak Air Tanah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan pajak yang optimal diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Jombang.
Selanjutnya, narasumber dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, Indria Eka Widiyanti Ady, S.T., selaku Penelaah Teknis Kebijakan sekaligus Ketua Tim Kerja Inventarisasi Geologi dan Air Tanah, menyampaikan materi mengenai implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.
Materi tersebut membahas penyesuaian regulasi serta dasar penetapan Nilai Perolehan Air Tanah yang mempertimbangkan lokasi pengambilan, volume pemanfaatan, kualitas air, dan jenis penggunaan. Selain mendukung pengelolaan perpajakan, kebijakan ini juga menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya air tanah secara bijak dengan memperhatikan aspek konservasi dan keberlanjutan lingkungan.
Sementara itu, narasumber dari Kejaksaan Negeri Jombang, Misbahul Amin, S.H., M.H., selaku Kepala Subseksi II Intelijen, memberikan penerangan hukum mengenai kepatuhan wajib pajak dalam pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Dalam materinya, disampaikan pentingnya pemenuhan kewajiban perizinan, pencatatan volume penggunaan air tanah secara benar, serta pencegahan berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Melalui sosialisasi ini, Bapenda Kabupaten Jombang juga menekankan pentingnya pemahaman bersama terhadap penyesuaian kebijakan Pajak Air Tanah sesuai regulasi terbaru. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan perpajakan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara para narasumber dan wajib pajak air tanah. Sesi ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, memperoleh penjelasan mengenai ketentuan terbaru, serta mendiskusikan berbagai hal terkait pelaksanaan kewajiban Pajak Air Tanah.
Melalui kegiatan ini, Bapenda Kabupaten Jombang berharap sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan wajib pajak dapat terus diperkuat. Peningkatan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak diharapkan mampu mendukung optimalisasi penerimaan daerah serta mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah yang bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan.
Bapenda Patas – Pajak Tuntas, Pembangunan Meluas.
