Bimbingan Teknis Penyusunan Kertas Kerja Perhitungan Target Pendapatan Asli Daerah
JOMBANG — Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang bersama Inspektorat Kabupaten Jombang menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait penyusunan kertas perhitungan target Pendapatan Asli Daerah. Kegiatan ini bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Jombang dan berlangsung selama dua hari, yaitu pada Jumat dan Sabtu, 22–23 Mei 2026.
Kegiatan tersebut dibuka dengan sambutan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, Sholahuddin Hadi Sucipto, S.STP., M.Si., serta Inspektur Kabupaten Jombang, Abdul Madjid Nidyagung. Dalam arahannya, beliau menekankan bahwa kegiatan ini adalah upaya untuk memperkuat kualitas perencanaan pendapatan daerah agar lebih rasional, akuntabel, dan sesuai dengan potensi riil daerah.
Melalui Bimtek ini, Bapenda Jombang bersama Inspektorat Kabupaten Jombang melakukan penguatan pemahaman terkait penyusunan target PAD yang tidak hanya berlandaskan tren capaian sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan validasi sumber data, kondisi makro ekonomi daerah, logika pembobotan, dasar hukum insentif, kebijakan fiskal, serta regulasi yang berlaku
Materi kegiatan membahas reformulasi target pajak daerah, penyusunan kertas kerja penetapan target PAD, serta langkah-langkah reviu yang perlu dilakukan agar proses perencanaan pendapatan daerah semakin transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Reviu tersebut diarahkan untuk memastikan kelengkapan data, validitas sumber informasi, kewajaran asumsi, serta kesesuaian perhitungan dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pentingnya peran reviu berbasis risiko dalam mengidentifikasi potensi permasalahan sejak awal. Dengan pendekatan ini, penyusunan target PAD diharapkan dapat lebih tepat, realistis, dan mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
Melalui pelaksanaan kegiatan ini, Bapenda Kabupaten Jombang berharap penetapan target PAD ke depan dapat semakin berbasis data, selaras dengan potensi daerah, serta mendukung optimalisasi pendapatan daerah secara berkelanjutan.