Bapenda Kabupaten Jombang Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Bersama Kejaksaan Negeri Jombang Bahas Percepatan Penyelesaian Piutang PBB-P2

Bapenda Kabupaten Jombang Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Bersama Kejaksaan Negeri Jombang Bahas Percepatan Penyelesaian Piutang PBB-P2

Jombang, 17 November 2026 – Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang menyelenggarakan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi bersama Kejaksaan Negeri Jombang untuk membahas percepatan penyelesaian piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang ini dihadiri oleh unsur JPN Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jombang, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Sholahuddin Hadi Sucipto, S.STP., M.Si yang didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan Zuzun Ety Suryani, S.E., serta para kepala desa, sekretaris desa, koordinator desa, dan petugas pemungut PBB-P2 dari sejumlah desa di wilayah Kecamatan Jombang yang meliputi Desa Banjardowo, Desa Candimulyo, Desa Dapurkejambon, Desa Sengon, dan Desa Tambakrejo.

Dokumentasi kegiatan Bapenda Jombang

Rapat monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan guna mengkaji pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Tahun 2025 dan 2026 serta mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Dalam arahannya, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang menekankan agar berbagai tanggungan PBB-P2 yang belum terselesaikan dapat segera dituntaskan sebelum akhir tahun agar piutang daerah dapat diselesaikan. Selain itu, hambatan teknis di lapangan seperti data Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang belum dimutasi atau dipecah diminta untuk segera dikoordinasikan dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang agar dapat dilayani dengan baik, sehingga piutang dapat diperkecil dan Pendapatan Asli Daerah dapat mencapai atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Pihak Kejaksaan Negeri Jombang turut memberikan penekanan penting terkait kesesuaian antara penetapan petugas pemungut dalam Surat Keputusan dengan pelaksanaan tugas nyata di lapangan. Setiap petugas yang ditunjuk diminta untuk bertanggung jawab penuh sesuai ketentuan yang berlaku guna menghindari potensi permasalahan hukum. Pemerintah desa juga diingatkan untuk senantiasa menjaga tertib administrasi, transparansi, serta meningkatkan pengawasan dalam setiap proses pemungutan, pencatatan, dan penyetoran pajak.

Dokumentasi kegiatan Bapenda Jombang

Dalam kesempatan yang sama, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang turut mensosialisasikan pemanfaatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah melalui berbagai kanal pembayaran digital, termasuk penggunaan QRIS dan layanan perbankan. Sosialisasi ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya secara mandiri, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi, serta meminimalkan risiko dalam proses pemungutan.

Dokumentasi kegiatan Bapenda Jombang

Melalui pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi ini, diharapkan seluruh kepala desa, sekretaris desa, dan petugas pemungut dapat segera menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Langkah sinergi ini diyakini mampu meningkatkan efektivitas pemungutan, mempercepat penyelesaian tunggakan, serta memastikan tata kelola administrasi perpajakan daerah di Kecamatan Jombang berjalan semakin tertib, transparan, dan akuntabel demi mendukung kelancaran pembangunan daerah.

Bapenda Patas – Pajak Tuntas, Pembangunan Meluas.

CS PBB-P2
CS PDL
CS BPHTB

Aksesibilitas