Bapenda Jombang Bersama Kejaksaan Negeri Gelar Monev PBB-P2 untuk Penguatan Pengelolaan Pajak Daerah

Bapenda Jombang Bersama Kejaksaan Negeri Gelar Monev PBB-P2 untuk Penguatan Pengelolaan Pajak Daerah

Jombang, 12 November 2026 – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang bersama Kejaksaan Negeri Jombang melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kamis (12/11/2026), bertempat di Ruang Rapat R-Harmoni Kantor Bapenda Kabupaten Jombang.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Bapenda Kabupaten Jombang, Sholahuddin Hadi Sucipto, S.STP., M.Si., serta dihadiri oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Jombang, Kusuma Wardani Raharjo, S.H., M.H., beserta tim. Kegiatan ini juga melibatkan unsur kecamatan, pemerintah desa, koordinator, dan petugas pemungut PBB-P2.

Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi PBB-P2 Bapenda Jombang dan Kejaksaan Negeri Jombang - Foto 1

Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta petugas pemungut dalam mendukung pengelolaan PBB-P2 yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Dalam kegiatan tersebut, Bapenda Kabupaten Jombang membahas evaluasi realisasi penerimaan PBB-P2 serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan di tingkat kecamatan dan desa. Evaluasi ini menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi permasalahan sekaligus merumuskan upaya peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah.

Pembahasan juga menekankan pentingnya peran pemerintah desa dan petugas pemungut dalam mendukung pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), pengawasan pelaksanaan pemungutan, serta ketertiban penyetoran hasil penerimaan pajak ke kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi PBB-P2 Bapenda Jombang dan Kejaksaan Negeri Jombang - Foto 2

Selain itu, kegiatan ini turut membahas upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui penyampaian informasi mengenai kebijakan pembebasan denda administrasi PBB-P2 serta pemanfaatan layanan pembayaran digital, termasuk QRIS. Penguatan transaksi non-tunai tersebut sejalan dengan upaya percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Keterlibatan Kejaksaan Negeri Jombang dalam kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai aspek hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan PBB-P2. Sinergi antar instansi menjadi salah satu langkah untuk mendorong pelaksanaan pemungutan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Bapenda Kabupaten Jombang berharap koordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta seluruh petugas pemungut dapat terus ditingkatkan. Dengan demikian, berbagai kendala dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dapat ditindaklanjuti secara lebih efektif guna mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Jombang.

Bapenda Patas – Pajak Tuntas, Pembangunan Meluas.

CS PBB-P2
CS PDL
CS BPHTB

Aksesibilitas