Rapat Monev PBB P-2 2026 Bapenda Jombang Perkuat Koordinasi dengan Kecamatan

JOMBANG- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang menggelar rapat koordinasi monitoring dan evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 Tahun 2026 bersama para camat se-Kabupaten Jombang. Pada Kamis, (21/05/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya percepatan capaian penerimaan PBB-P2 di seluruh wilayah Kabupaten Jombang.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, Sholahuddin Hadi Sucipto, S.STP., M.Si. menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi progres pembayaran PBB-P2 di seluruh wilayah Kabupaten Jombang.

“Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mengadakan rapat koordinasi dengan bapak ibu camat se-Kabupaten Jombang. Intinya kita melakukan evaluasi terkait pembayaran PBB-P2 yang ada di Kabupaten Jombang, khususnya di desa-desa,” ujar Sholahudin.

Menurutnya, percepatan pembayaran PBB-P2 menjadi hal penting karena proses penganggaran daerah tidak hanya berkaitan dengan belanja, tetapi juga sangat bergantung pada pendapatan. Apabila pendapatan daerah tidak tercapai secara optimal, maka dapat memengaruhi keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

“Harapannya melalui bapak ibu camat yang kita kumpulkan ini, pendapatan daerah bisa segera kita dapatkan. Karena proses penganggaran bukan hanya belanja saja, tetapi di sisi lain juga ada pendapatan. Kalau pendapatannya berkurang, otomatis akan ada ketimpangan,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, Bapenda Jombang juga menampung berbagai masukan dan keluhan dari kecamatan terkait upaya mempercepat pembayaran PBB-P2. Salah satu langkah yang terus didorong adalah pemanfaatan kanal pembayaran online yang telah disiapkan pemerintah daerah.

Sholahudin menjelaskan, masyarakat kini dapat melakukan pembayaran PBB-P2 secara lebih mudah, termasuk melalui QRIS yang tersedia pada barcode di SPPT. Selain itu, Bapenda Jombang juga terus memperluas kanal pembayaran melalui kerja sama dengan sejumlah bank.

“Barcode di SPPT itu bisa digunakan untuk pembayaran melalui QRIS. Kita juga memperlebar kanal-kanal pembayaran melalui bank-bank yang lain. Besar harapan kami pembayaran bisa dipercepat melalui kanal-kanal yang sudah kita siapkan,” terangnya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Bapenda Jombang berharap seluruh desa dapat segera melunasi pembayaran PBB-P2. Sholahudin menargetkan pada bulan Juni mendatang seluruh desa di Kabupaten Jombang dapat menyelesaikan pelunasan PBB-P2, sehingga dapat mendukung pembiayaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

“Besar harapan kami pada bulan Juni yang akan datang semua desa bisa melunasi pembayaran PBB-P2 ini, sehingga nanti bisa mendukung belanja program dan kegiatan yang ada di Kabupaten Jombang,” pungkasnya.

Dengan optimalnya pembayaran PBB-P2, Pemerintah Kabupaten Jombang berharap pembangunan daerah dapat terus berjalan lancar dan manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat